News
.:News
MERESPONS USULAN INSA SOAL BEYOND CABOTAGE
29- October - 2012

Indonesian National Shipownersí Association (INSA) mengusulkan pembentukan gugus tugas (task force) program beyond cabotage. Menurut INSA, sejumlah BUMN harus menjadi pelopor bagi penggunaan kapal lokal untuk mengangkut produk ekspor dan impor Indonesia.

 MERESPONS USULAN INSA SOAL BEYOND CABOTAGE

Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengusulkan pembentukan gugus tugas (task force) program beyond cabotage. Menurut INSA, sejumlah BUMN harus menjadi pelopor bagi  penggunaan kapal lokal untuk mengangkut produk ekspor dan impor Indonesia.   

Dalam hitung-hitungan INSA, sebanyak 20-30% kegiatan ekspor dan impor nasional dilakukan oleh sejumlah perusahaan BUMN, terutama yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas, industri pengolahan kelapa sawit, pupuk, dan perdagangan. Sayangnya, perusahaan-perusahaan tersebut belum memaksimalkan potensi kapal lokal. Akibat tingginya penggunaan kapal asing,  devisa negara yang hilang mencapai  Rp 240 triliun per tahun.

Kehilangan devisa itu berasal  dari ongkos kapal berbendera asing yang mengangkut produk-produk ekspor dan impor Indonesia. Tahun lalu saja, total muatan  barang ekspor dan impor Indonesia mencapai 567 ton. Dari jumlah itu, yang  diangkut  kapal lokal hanya 9,1%, sedangkan  91,9%  lainnya diangkut kapal berbendera asing. Atas dasar itulah, INSA mengusulkan pembentukan  task force yang beranggotakan  pihak-pihak terkait.

Usulan pembentukan task force  untuk program beyond cabotage tergolong  brillian  dan akan berdampak sangat positif, baik bagi negara,  industri  pelayaran domestik, maupun bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Namun ada kesan,  task force   program beyond cabotage yang diusulkan INSA hanya  melibatkan INSA, Kementerian BUMN, dan perusahaan-perusahaan BUMN.  Perlu diutarakan bahwa Kemenhub juga siap terlibat dalam  task force. Keterlibatan Kemenhub diperlukan karena Kemenhub merupakan regulator di bidang industri  pelayaran nasional, sekaligus sebagai pelaksana UU Pelayaran yang juga mengamanatkan pelaksanaan asas cabotage. Koordinasi antara Kementerian BUMN dengan Kemenhub perlu dilakukan untuk menindaklanjuti usulan INSA. 

Penggunaan kapal  berbendera Indonesia oleh perusahaan-perusahaan BUMN  tak hanya dapat menyelamatkan devisa, tapi juga memberikan multiplier effect  yang besar terhadap perekonomian nasional, mulai dari bertumbuhnya industri pelayaran domestik,  berkembangnya industri galangan kapal di dalam negeri, hingga  industri-industri ikutan lainnya, termasuk industri perbankan danmultifinance yang membiayai industri perkapalan. Selain itu, juga akan ada banyak keuntungan lainnya jika perusahaan-perusahaan lokal,  terutama perusahaan BUMN, menggunakan kapal berbendera Indonesia dalam kegiatan ekspor-impornya. (JAB)

(Sumber: Situs Kementerian Perhubungan) 

Back

Other news: