News
.:News
Jonan: Lima Pilar Pembangunan Maritim Indonesia
12- March - 2015

JAKARTA (beritatrans.com) Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kembali menegaskan komitmen pembangunan sektor maritim Indonesia. Masa depan Indonesia ada di maritim. Kini saatnya bangsa Indonesia bangkit dan membangun kembali kejayaan kita sebagai bangsa maritim. -


“Sedikitnya ada lima pilar utama yang harus dilakukan untuk mewujudkan kejayaan maritim Indonesia,” cetus Jonan pada Bon Voyage Pelaut BP3IP Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Pertama, lanjut dia, sebagai negara maritim Indonesia terdiri atas 17 ribu pulau. Bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera”.

Pilar kedua, menurut Menhub, adalah komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut nasional. “Fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim akan digunakan sebesar-sebesarnya kepentingan rakyat,” jelas Jonan.

Pilar ketiga, papar Menhub, membangn infrastruktur dan konektivitas Maritim di Tanah Air. “Pembangunan infrastruktur adalah kata kunci kemajuan suatu bangsa. Pembangunan infrastruktur akan menimbulkan efek bangkitan dan tarikan bagi aktivitas perekonomian lainnya, dalam hal ini adalah pelabuhan laut dalam (DEEP SEA PORT), yang dapat menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

Dengan membangun pelabuhan yang kuat dan didukung infrastruktur memadahi, akan mendukung sistem logistik nasional. “Pasokan dan distribusi logistik barang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. sehingga kapal-kapal besar berkapasitas 3.000-4.000 TEUS dapat bersandar,” terang Menhub.

Pilar keempat, jelas Jonan adalah Diplomasi Maritim. “Diplomasi maritim sebagai ‘sokoguru’ politik luar negeri Indonesia. Melalui diplomasi maritim, kebijakan luar negeri perlu diabdikan dan ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Diplomasi tetap dijalankan berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif,” urai dia.

Pilar kelima, tambah Jonan adalah kekuatan pertahanan maritim. “Dengan penyelenggaraan pertahanan negara, hal itu merupakan kepentingan yang paling hakiki bagi Indonesia sebagai negara berdaulat. Dalam penyelenggaraan tersebut, terdapat sejumlah realita yang harus dipertimbangkan dalam rangka mengamankan kepentingan nasional,” sebut Jonan.

“Realita tersebut mencakup kondisi geografis yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, dan luas lautnya mencapai ± 5 juta km2 plus 3 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Secara geopolitik, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak pada lokasi strategis wajib mengakomodasikan kepentingan internasional melalui tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Selanjutnya, empat check points yang tidak boleh terganggu dimana wilayah Indonesia merupakan dua pertiga dari luas wilayah Asia Tenggara, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim,” tandas Menhub.

“Semua ini diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan,” tegas mantan Dirut KAI itu.(helmi).

- See more at: http://beritatrans.com/2015/03/05/jonan-lima-pilar-pembangunan-maritim-indonesia/#sthash.ZaufWGXg.dpuf

“Sedikitnya ada lima pilar utama yang harus dilakukan untuk mewujudkan kejayaan maritim Indonesia,” cetus Jonan pada Bon Voyage Pelaut BP3IP Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Pertama, lanjut dia, sebagai negara maritim Indonesia terdiri atas 17 ribu pulau. Bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera”.

Pilar kedua, menurut Menhub, adalah komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut nasional. “Fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim akan digunakan sebesar-sebesarnya kepentingan rakyat,” jelas Jonan.

Pilar ketiga, papar Menhub, membangn infrastruktur dan konektivitas Maritim di Tanah Air. “Pembangunan infrastruktur adalah kata kunci kemajuan suatu bangsa. Pembangunan infrastruktur akan menimbulkan efek bangkitan dan tarikan bagi aktivitas perekonomian lainnya, dalam hal ini adalah pelabuhan laut dalam (DEEP SEA PORT), yang dapat menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

Dengan membangun pelabuhan yang kuat dan didukung infrastruktur memadahi, akan mendukung sistem logistik nasional. “Pasokan dan distribusi logistik barang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. sehingga kapal-kapal besar berkapasitas 3.000-4.000 TEUS dapat bersandar,” terang Menhub.

Pilar keempat, jelas Jonan adalah Diplomasi Maritim. “Diplomasi maritim sebagai ‘sokoguru’ politik luar negeri Indonesia. Melalui diplomasi maritim, kebijakan luar negeri perlu diabdikan dan ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Diplomasi tetap dijalankan berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif,” urai dia.

Pilar kelima, tambah Jonan adalah kekuatan pertahanan maritim. “Dengan penyelenggaraan pertahanan negara, hal itu merupakan kepentingan yang paling hakiki bagi Indonesia sebagai negara berdaulat. Dalam penyelenggaraan tersebut, terdapat sejumlah realita yang harus dipertimbangkan dalam rangka mengamankan kepentingan nasional,” sebut Jonan.

“Realita tersebut mencakup kondisi geografis yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, dan luas lautnya mencapai ± 5 juta km2 plus 3 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Secara geopolitik, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak pada lokasi strategis wajib mengakomodasikan kepentingan internasional melalui tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Selanjutnya, empat check points yang tidak boleh terganggu dimana wilayah Indonesia merupakan dua pertiga dari luas wilayah Asia Tenggara, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim,” tandas Menhub.

“Semua ini diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan,” tegas mantan Dirut KAI itu.(helmi).

- See more at: http://beritatrans.com/2015/03/05/jonan-lima-pilar-pembangunan-maritim-indonesia/#sthash.ZaufWGXg.dpuf

“Sedikitnya ada lima pilar utama yang harus dilakukan untuk mewujudkan kejayaan maritim Indonesia,” cetus Jonan pada Bon Voyage Pelaut BP3IP Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Pertama, lanjut dia, sebagai negara maritim Indonesia terdiri atas 17 ribu pulau. Bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera”.

Pilar kedua, menurut Menhub, adalah komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut nasional. “Fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim akan digunakan sebesar-sebesarnya kepentingan rakyat,” jelas Jonan.

Pilar ketiga, papar Menhub, membangn infrastruktur dan konektivitas Maritim di Tanah Air. “Pembangunan infrastruktur adalah kata kunci kemajuan suatu bangsa. Pembangunan infrastruktur akan menimbulkan efek bangkitan dan tarikan bagi aktivitas perekonomian lainnya, dalam hal ini adalah pelabuhan laut dalam (DEEP SEA PORT), yang dapat menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

Dengan membangun pelabuhan yang kuat dan didukung infrastruktur memadahi, akan mendukung sistem logistik nasional. “Pasokan dan distribusi logistik barang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. sehingga kapal-kapal besar berkapasitas 3.000-4.000 TEUS dapat bersandar,” terang Menhub.

Pilar keempat, jelas Jonan adalah Diplomasi Maritim. “Diplomasi maritim sebagai ‘sokoguru’ politik luar negeri Indonesia. Melalui diplomasi maritim, kebijakan luar negeri perlu diabdikan dan ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Diplomasi tetap dijalankan berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif,” urai dia.

Pilar kelima, tambah Jonan adalah kekuatan pertahanan maritim. “Dengan penyelenggaraan pertahanan negara, hal itu merupakan kepentingan yang paling hakiki bagi Indonesia sebagai negara berdaulat. Dalam penyelenggaraan tersebut, terdapat sejumlah realita yang harus dipertimbangkan dalam rangka mengamankan kepentingan nasional,” sebut Jonan.

“Realita tersebut mencakup kondisi geografis yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, dan luas lautnya mencapai ± 5 juta km2 plus 3 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Secara geopolitik, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak pada lokasi strategis wajib mengakomodasikan kepentingan internasional melalui tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Selanjutnya, empat check points yang tidak boleh terganggu dimana wilayah Indonesia merupakan dua pertiga dari luas wilayah Asia Tenggara, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim,” tandas Menhub.

“Semua ini diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan,” tegas mantan Dirut KAI itu.(helmi).
 

Back

Other news: