News
.:News
Tahun Baru 2014, INSA Berharap CIF Segera Dimulai
06- January - 2014

Jakarta--Indonesian National Shipowners' Association (INSA) berharap program perubahan term
of trade ekspor dari Freight On Board (FoB) menjadi Cost Insurance Freight (CIF) dimulai pada awal 2014 supaya Indonesia tidak kehilangan
momentum menjelang dimulainya Asean Economic Community (AEC) 2015.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan semua pihak di Indonesia merindukan
kembali, adanya kapal berbendera Merah Putih yang melayari pelabuhan-pelabuhan besar di
dunia, seperti kondisi pada tiga dekade lalu sebelum pemerintah membuat kebijakan ?Paknov?
yang menyebabkan kapal nasional terpuruk.  
 
Oleh karena itu, katanya, INSA terus memantapkan program beyond cabotage menjadi program
nasional pasca cabotage dan berharap program ini dapat dimulai pada awal 2014 ini. "INSA
berharap program beyond cabotage yang diawali dengan perubahan term of trade CIF untuk
ekspor  dimulai oleh pemerintah," katanya, kemarin. 
 
Beyond cabotage dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah atau added value dari
perdagangan luar negeri Indonesia melalui moda transportasi laut yang tiap tahun mencapai
539,95 juta ton. Program itu sudah dipersiapkan sejak Kementerian Perhubungan, Kementerian
Perdagangan,  Kadin Indonesia, INSA, APINDO, GPEI, ALFI, ASEI dan Indonesia Exim Bank
bersepakat untuk menggunakan term of trade CIF pada kegiatan ekspor Indonesia.
 
Implementasi term of trade CIF ini diperkirakan mampu menambah devisa negara sebesar 10%
dari nilai ekspor kita serta  meningkatkan nilai ekspor Indonesia,   merangsang pertumbuhan
usaha jasa transportasi laut, perbankan, asuransi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
 
Terkait dengan tahun 2013, Carmelita menjelaskan 2013 sebagai tahun sulit bagi pelayaran.
Krisis di Eropa dan Amerika berdampak ke pelayaran nasional yg diperburuk dgn melemahnya
rupiah, kenaikan harga BBM dan turunnya tarif angkutan laut. Hampir semua subsektor terkena
imbas kecuali sektor offshore yang terlihat masih cukup menjanjikan karena meningkatnya
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di laut nasional.
 
Namun, katanya, tahun ini rencana INSA tetap sama yakni melaksanakan program beyond
cabotage guna membantu negara meningkatkan penerimaan negara melalui kegiatan angkutan
laut luar negeri atau ekspor dan impor yg potensinya mencapai lebih dari 8 miliar US dollar per
tahun.
 
Dia mengungkapkan masalah INSA yg belum selesai adalah  revisi PP No.38 tahun 2003 agar
PPN atas bongkar muat barang/kontainer pada jalur perdagangan internasional, PPN atas
pembelian bungker dan PPN atas penjualan kapal dibawah 5 tahun dapat dihilangkan.  Masalah
lainnya adalah tertundanya Rencana Peraturan Pemerintah tentang Sea and Coast  Guard yg
menjadi harapan untuk menuntaskan berbagai sengketa masalah penahanan kapal.
 
INSA saat ini sedang mengajukan proses revisi Permenhub No.70 tahun 2000 tentang
Pengawakan Kapal, menuntaskan revisi KM No.20 tentang klasifikasi Indonesia, ratifikasi
Maritime Labour Convention. Semua itu kita lakukan agar sektor pelayaran di Indonesia bisa
mendapatkan fasilitas yang setara seperti negara lainnya, baik fasilitas fiskal, moneter maupun
aturan teknis lainnya guna mensukseskan program beyond cabotage maupun menghadapi
ASEAN Economic Community 2015.
(insa.or.id)
 

Back

Other news: