Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

News
  • 12
    Mar
    2015
    JAKARTA - Untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di seluruh perairan Indonesia, mulai 1 Maret mendatang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewajibkan seluruh pemilik kapal berukuran diatas 35 Gross Tonnage (TG) diasuransikan.
  • 12
    Mar
    2015
    JAKARTA (beritatrans.com) – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kembali menegaskan komitmen pembangunan sektor maritim Indonesia. Masa depan Indonesia ada di maritim. Kini saatnya bangsa Indonesia bangkit dan membangun kembali kejayaan kita sebagai bangsa maritim. -
  • 02
    Mar
    2015
    Jakarta -Pemerintah telah menggelar rapat koordinasi membahas target penurunan dwelling time atau waktu bongkar muat di pelabuhan. Disepakati target pemangkasan dwelling time dari sekitar 8 hari menjadi 4,7 hari. Target ini diproyeksi bisa tercapai dalam waktu 3 bulan ke depan.
  • 13
    Feb
    2015
    Sebagai negara maritim, potensi kelautan Indonesia Indonesia sangat besar. Apalagi luas wilayah kelautan Indonesia mencapai duapertiga dari luas seluruh wilayah Indonesia. Sayangnya, peraturan tentang kelautan yang ada sekarang dirasakan masih kurang jelas. (Zae/Apr)
  • 22
    Jan
    2015
    DPR Apresiasi Program RI Jadi Poros Maritim Dunia
    Oleh : Marlen Sitompul | Rabu, 21 Januari 2015 | 15:57 WIB
PANN
Services
PANN
Achievements
.:Home
VISI MISI

Visi

Menjadi perusahaan holding strategis di Indonesia, khususnya di sektor maritim dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi melalui sinerji dengan perusahaan-perusahaan pada sektor tersebut.


Misi 

  • Meningkatkan keunggulan kompetitif dengan skala usaha lebih ekonomis dan efisien di bidang industri maritim.
  • Mendorong tumbuhnya value creation pada semua unit kerja perusahaan.
  • Menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas, professional dan memiliki integritas tinggi.
  • Melaksanakan sinerji shipping management di seluruh lini dengan prinsip Good Corporate Governance.